LOLAK – Menindaklanjuti permasalahan adanya kelangkaan pupuk di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong memanggil Dinas Pertanian, Senin (11/02/2019) di ruangan Komisi II.
Ketua Komisi III Evanglin Mahabir memimpin rapat dengar pendapat Dinas Pertanian.
Ia meminta Kadis Pertanian untuk menjelaskan permasalahan pupuk yang langka di Bolmong.
Kadis Pertanian Bolmong Raymond Ratu menyampaikan bahwa permasalahan pupuk harus dipahami terlebih dahulu bahwa ada pupuk subsidi dan pupuk non subsidi.
Harganya jelas berbeda, tapi kenyataannya pupuk yang beredar adalah pupuk non subsidi. Terkait penyaluran pupuk bersubsidi diatur lewat Peraturan Menteri Pertanian dengan wajib menyusun Rencana Defenitif Kerja Kelompok (RDKK).
Ia menjelaskan, tahun 2019 Bolmong dapat jatah 7.605 ton pupuk urea. Tiap kecamatan dialokasikan pupuk berdasarkan RDKK.
“Pupuk subsidi langka berdasarkan laporan masyarakat, tapi pupuknya sudah ada tinggal pengambilannya harus sesuai aturan dan harus memiliki kelompok,” ungkap Ratu.
RDKK sudah paten untuk jadi acuan mendapatkan pupuk bagi petani.
“Bolmong mengusulkan hampir 30.000 hektare dan tidak terakomodasi semua,” ujarnya.
Menurutnya, kalau bisa petani berdasi tidak menggunakan pupuk bersubsidi, sehingga diberikan kepada petani yang membutuhkan.
Tony Tumbelaka anggota Dewan Komisi III bertanya bagaimana cara penyaluran pupuk bersubsidi di Bolmong.
Ratu menjelaskan, ada pengawasan terkait pupuk dari pengawas, apakah ada kesalahan penyaluran atau tidak.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling berharap Dinas Pertanian segera mencari solusi dan segera menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk.
“DPRD Bolmong mendorong Dinas Pertanian untuk menyelesaikan kelangkaan pupuk yang terjadi,” tegasnya.
Turut hadir para anggota DPRD Bolmong Welty Komaling, Evanglin Mahabir, Tony Tumbelaka, Ramli Manggopa, Donny Lumenta, Masud Lauma, Marthen Tangkere, Swempry Rugian, Kadis Pertanian Reymond Ratu, dan seluruh jajaran dinas. (Adv)
